Tuesday, June 4, 2013

LIPI: PENDEKATAN ILMU SOSIAL BISA KURANGI KEMISKINAN

LIPI: Pendekatan Ilmu Sosial Bisa Kurangi Kemiskinan
Selasa, 4 Juni 2013

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lukman Hakim berpendapat bahwa pendekatan ilmu-ilmu sosial sangat diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan.

"Dalam pemahaman kami, untuk mengatasi masalah kemiskinan memerlukan kontribusi nyata ilmu-ilmu sosial. Itu karena ilmu sosial memiliki kekuatan yang dapat digunakan untuk memahami berbagai dimensi masalah yang dihadapi manusia, seperti masalah kemiskinan," kata Lukman di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam seminar bertajuk "Peran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora dalam Pengurangan Kemiskinan" di Gedung Widya Graha LIPI di Jakarta.

Dia mengatakan kemiskinan merupakan topik yang dibahas di seluruh dunia karena hal itu merupakan permasalahan global.

"Kebanyakan orang memahami kemiskinan secara subyektif dan relatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut pandang ilmiah yang telah dibentuk," ujarnya.

Menurut Lukman, kemiskinan adalah hasil dari akumulasi pembangunan yang terdistorsi.

Distorsi atau penyimpangan itu, kata dia, terbukti dengan adanya suatu paradoks dalam masyarakat di beberapa negara, yakni fenomena kemiskinan yang tinggi di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Jadi, pembangunan tidak selalu merupakan suatu potret harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Faktanya, di banyak negara di dunia, pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pembangunan sosial," tuturnya.

Di Indonesia, lebih lanjut dikatakannya, momentum pertumbuhan ekonomi dalam 15 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi stimulus pengentasan kemiskinan.

"Lebih dari 32 juta orang Indonesia dari populasi 234 juta saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, sekitar setengah dari seluruh rumah tangga tetap berada di sekitar garis kemiskinan nasional dengan kisaran pendapatan Rp200.262 per bulan," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Lukman, dengan mempertimbangkan realitas sosial yang terjadi saat ini, pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan pentingnya pembangunan berbasis sosial dengan memakai pemdekatan ilmu-ilmu sosial.

Kepala LIPI itu mendefinisikan pembangunan berbasis sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, di mana pembangunan dilakukan untuk melengkapi proses dinamis pembangunan ekonomi.

"Dengan kata lain, perlu ada keseimbangan pembangunan. Pembangunan harus bertujuan memperkuat masyarakat untuk hidup makmur dan sejahtera," ucapnya.

Dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan, lanjutnya, strategi awal adalah untuk merancang kebijakan sosial dan perencanaan sosial.

"Sekali lagi, kita perlu pandangan yang berbeda dari berbagai ilmuwan sosial yang dapat membangun suatu "blok bangunan" untuk memahami dan menangani masalah kemiskinan," ujar Lukman.(ris/ant)



» Arsip
» Diakses : 8 kali
» Dikirim : 0 kali



View the Original article

No comments:

Post a Comment