E-LIBRARY LIPI TERGABUNG DALAM PORTAL SATULAYANAN

E-Library LIPI Tergabung dalam Portal SatuLayanan
Kamis, 1 Agustus 2013

(Jakarta, 1 Agustus 2013 Humas LIPI). Tercatat 161 layanan dari 23 institusi pemerintah, satu perguruan tinggi, dan dua komunitas telah tergabung dalam portal yang diinisiasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melalui gerakan Open Government Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sendiri berpartisipasi melalui layanan e-Library yang dikelola oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI.

Melalui e-Library, masyarakat dapat mengakses jurnal Indonesia, jurnal asing, data base pakar dan karya ilmiah, hingga dokumen multimedia lainnya cukup melalui komputer yang terhubung ke internet. Mereka tidak harus mengunjungi Perpustakaan PDII yang berlokasi di Kampus LIPI Gatot Subroto, Jakarta.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof. Dr. Eko Prasojo mengungkapkan, makin meningkatnya kebutuhan publik akan layanan yang cepat dan terjangkau menuntut pemerintah menyediakan sistem layanan yang terpadu. Keinginan masyarakat akan perubahan layanan sesuai dengan deret ukur, sedangkan kecepatan perubahan layanan oleh pemerintah sesuai deret hitung, jelasnya di Jakarta, Rabu (31/7) lalu.

Sebagai respon terhadap kebutuhan publik tersebut, pemerintah melalui UKP4 pada bulan April lalu meluncurkan portal SatuLayanan.net. Portal SatuLayanan adalah laman yang dirancang dan dibangun untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai layanan-layanan yang diberikan badan publik atau pemerintah kepada warga negaranya.

Peran Media Sosial

Tak hanya itu saja, keberadaan media sosial seperti Facebook dan Twitter juga dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Media sosial secara massif merubah kultur sosial. Semua orang kini bisa bersuara. Everybody is on air, terang pakar media sosial Rene Suhardono.

Saat ini tercatat 64 juta pengguna Facebook dan 29 juta pengguna Twitter di Indonesia. Institusi pemerintah tentunya dituntut untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Komplain akan menyebar 5 sampai 10 kali lebih cepat melalui media sosial, jelasnya.

Menurut Rene, saat ini yang diperlukan adalah sinergi dari semua institusi pemerintah untuk menyediakan layanan yang optimal. Saat ini adalah era kolaborasi, ujarnya. Senada dengan Rene, Eko Prasojo menyatakan program reformasi birokrasi yang salah satunya adalah penyediaan layanan yang cepat, murah, dan terintegrasi, harus dilakukan bersamaan dengan bantuan teknologi. Bukan siapa yang member layanan, namun bagaimana kepentingan masyarakat bisa terpenuhi, tutupnya. (fz)

---

» Arsip » Diakses : 77 kali » Dikirim : 0 kali

View the Original article