TERSANDUNG KORUPSI, PKS TAK AKAN DAPAT PENCITRAAN DIZALIMI

Tersandung Korupsi, PKS Tak Akan Dapat Pencitraan Dizalimi
Rabu, 26 Juni 2013

JAKARTA - Hubungan antara Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini tengah memanas. Padahal partai dakwah tersebut telah berkoalisi dengan PD sejak 2009 silam.

Pengamat Politik dari LIPI Siti Zuhro, menuturkan PKS tak akan mendapatkan kesan dizalimi oleh Sekertariat Gabungan (Setgab), jika PKS di keluarkan dari koalisi partai pendukung pemerintah.

"PKS tidak akan mendapat pencitraan dizolimi, karena PKS saat ini tengah tersandung kasus di KPK," ucap Zuhro, saat berbincang dengan Okezone, Senin (25/6/2013).

Lebih lanjut Zuhro mengatakan bahwa saat ini nasib PKS tengah terkatung-katung. Karena secara De jure PKS masih berada di dalam koalisi, namun secara de facto PKS tak lagi menjadi partai pendukung pemerintah.

"Jadi PKS sendiri yang membuat dirinya terkatung-katung. PKS saya rasa juga sudah tidak nyaman dengan kondisi ini," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam rapat paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013. PKS menolak salah satu usulan kenaikan harga BBM. Tindakan ini, tidak sejalan dengan Setgab yang menerima kenaikan tersebut.

Sebelumnya Sekretaris Setgab Koalisi, Syarif Hasan meminta tiga menteri asal PKS mudur secara terhormat. Menurutnya, permintaan itu sesuai dengan Code of Condact Setgab. "Kalau Code of Conduct itu kan ada dua alternatif, mengundurkan diri atau dimundurkan. Memang lebih terhormat mengundurkan diri," kata Syarif di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis 20 Juni lalu.

Tiga kader PKS yang menjabat menteri di kabinet SBY adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono. (ydh)

---

» Arsip » Diakses : 9 kali » Dikirim : 0 kali

View the Original article