MEMBANGKITKAN OPEN SOURCE

Membangkitkan Open Source
Sabtu, 13 April 2013

Penggunaan dan pemanfaatan perangkat lunak berbasis Open Source Software (OSS) telah berjalan selama hampir 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ristek dalam rangka mengembangkan dan mensosialisasikan OSS, salah satunya adalah mendorong Pemerintah Daerah untuk menggunakan OSS di lingkungan pemerintahannya. Pada Tahun Anggaran 2013 ini Kementerian Ristek menetapkan suatu program untuk menjadikan Pemkot Pekalongan sebagai model percontohan penggunaan dan pemanfaatan OSS.

Sehubungan dengan program tersebut di atas maka pada hari Senin, 8 April 2013 di ruang rapat Lt 23 Gedung II BPPT, Kemenristek melalui Asisten Deputi Iptek Industri Strategis mengadakan rapat koordinasi/diskusi guna mensinergikan kegiatan serta menyusun rencana pelaksanaan workshop Open Source terkait dengan launching Pemkot Pekalongan sebagai model percontohan penggunaan dan pemanfaatan OSS. Diskusi dihadiri oleh lebih dari 30 peserta yang terdiri dari para deklarator Indonesia Go Open Source (IGOS) yakni dari kementerian Kominfo, KemenDagri, KemenDikbud, KemenKumHam, dan KemenParekraf. Selain itu, diskusi juga dihadiri oleh peserta dari SEAMEO SEAMOLEK, BPPT, LIPI, Pemkot Pekalongan, Asosiasi Open Source Indonesia, Asisten Deputi Datin Iptek, Asisten Deputi Legislasi serta perwakilan Asdep di lingkungan Deputi Pendayagunaan Iptek Kemenristek.

Dalam diskusi tersebut, para deklarator menyadari bahwa program Indonesia Go Open Source hingga saat masih ini belum dapat berjalan dengan baik dan optimal. Permasalahan yang teridentifikasi adalah seputar popularitas di kalangan pengguna, kompatibilitas, komitmen pemerintah sebagai pembuat kebijakan, serta keberlanjutan program. Permasalahan tersebut merupakan point-point penting yang masih menjadi kendala utama dalam mendukung keberhasilan sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan Open Source Software (OSS) di lingkungan pemerintah dan masyarakat. Sebagai bagian dari permasalahan yang muncul kepermukaan juga termasuk didalamnya usaha pembuatan kebijakan yang lebih tinggi lagi oleh pemerintah, bahkan kebijakan dalam skala nasional agar program penggunaan dan pemanfaatan Open Source Software (OSS) dapat berkembang lebih baik dan jelas di masa yang akan datang.

Dalam kesimpulannya, Deputi Pendayagunaan Iptek sebagai pimpinan FGD ini menyepakati pelaksanaan workshop OSS yang rencananya dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 dan diikuti oleh instansi-instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Agar lebih tepat sasaran, workshop ini direncanakan akan dilaksanakan di kota Pekalongan, dimana kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang dianggap sukses dalam menerapkan Open Source Software (OSS) pada seluruh lini pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan regulasi yang saat ini sudah sampai pada tingkat Peraturan Daerah, sehingga kota ini dapat menghemat anggaran sebesar Rp34 Miliar. (ad3-dep5/ humasristek)

---

» Arsip » Diakses : 9 kali » Dikirim : 0 kali

View the Original article